CINUNUK. KIM Desa Cinunuk. Para Ketua RW/RT di Kabupaten Bandung saat ini rupanya harus bersabar menunggu cairna bantuan dana operasional (BOP). Termasuk para para Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) pun yang berhak dan layak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari anggaran Dana Desa (DD) harus bersabar pula. Pasalnya BOP RT/RW yang mandeg 4 bulan belum cair dan BLT DD pencairannya masih menunggu pelantikan Bupati dan Wabup Bandung terpilih Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan. Hal ini terungkap saat digelar musyawarah desa (musdes) di Aula Kantor Desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (1-4-2021). Musdes yang dihadiri oleh 29 Ketua RW di Desa Cinunuk, Pj. Kades Cinunuk, pendamping dari kecamatan, Ketua BPD dan Bhabinkamtibmas Desa Cinunuk ini membahas terkait penetapan jumlah KPM di Desa Cinunuk yang akan menerima BLT DD. Kusnadi, Kasi Pelayanan Desa Cinunuk yang juga Ketua Puskesos Desa Cinunuk saat memaparkan terkait program BLT dari anggaran DD cairnya menunggu pelantikan Bupati/Wakil Bupati Bandung terpilih. "Sesuai yang diusulkan para Ketua RW, sesuai pagu dan sesuai aturan pemerintah serta dari hasil verifikasi tercatat 116 keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Cinunuk akan segera dilaporkan ke dinas terkait untuk menerima BLT DD," kata Kusnadi. Menurut Kusnadi, ke-116 KPM yang segera diusulkan untuk menerima BLT Rp 300 ribu/bulan/KPM, 24 KPM dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosila (DTKS) dan 91 KPM non DTKS."Cairnya, ya nunggu bupati Bandung dilantik. BOP RT/RW Sementara itu terkait BOP RT/RW Rp 150 ribu/Rp 175 ribu/bulan yang 4 bulan belum cair karena menunggu pelantikan Bupati/wakil Bupati Bandung terpilih dibenarkan Samsul Anwar, Kaur Keuangan Desa Cinunuk. "Benar telah 4 bulan BOP RT/RW empat bulan belum cair. Termasuk perangkat Desa Cinunuk telah 4 bulan pula belum menerima gaji. BOP RT/RW, bagi lembaga desa dan gaji perangkat desa anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD)," terang Samsul seraya mengatakan berkas BOP RT/RW, lembaga desa dan perangkat desa telah dilaporkan serta diusulkan ke dinas terkait di Pemkab Bandung. Namun kata Samsul, meski BOP RT/RW dan lembaga desa cairna masih pelantikan bupati, untuk gaji perangkat desa bisa dari anggaran siltap (penghasilan tetap). Terkait BOP RT/RW dan BLT DD sejumlah Ketua RW mengakui memang harus bersabar jika pencairannya menunggu pelantikan bupati Bandung terpilih. "Memang tertundanya pelantikan bupati Bandung sangat berdampak. Selain pelayanan pemerintah tak optimal, gaji perangkat desa, BOP RT/RW, lembaga desa dan BLT DD tertunda. Kami berharap Bupati dan wakil Bupati Bandung segera dilantik agar semuanya berjalan normal dan optimal," tutur sejumlah Ketua RW. (KIM)
