CINUNUK. KIM Desa Cinunuk. Meski sebelumnya ada warga yang telah menerima kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih mandeg alias belum bisa dicairkan, sebanyak 540 kartu BPNT untuk warga Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (26/11/2021) dibagikan. Pembagian sebanyak 540 kartu BPNT ini di Aula Kantor Desa Cinunuk, Jumat (26/11/2021) oleh petugas Puskesos Desa Cinunuk dan pihak BNI dipantau Kades PAW Desa Cinunuk Edi Juarsa dan Bhabinkamtibmas Desa Cinunuk, Aipda Heri Maryadi. Pantauan KIM saat pembagian kartu BPNT yang antre tersebut, ada salah seorang lansia yang mengantar anaknya mengaku jika kartu BPNT yang sebelumnya telah diterima mandeg alias belum dicairkan. "Wah, tos ampir 7 sasih kartu BPNT nu tos katampi teu tiasa dicairkeun duka kunaon. Nu sanes mah tiasa dicairkeun tiap sasih bantuan pangan di antawisna beas di e-waroeng," tutur Ny. Enok, lansia mengaku warga RW 01 RT 03 Desa Cinunuk saat ditemui di halaman kantor Desa Cinunuk. Sementara itu Ketua Puskesos Desa Cinunuk, Kusnadi yang juga Kasi Kesra Desa Cinunuk ketika dikonfirmasi mengakui jika ada beberapa warga yang sebelumnya telah menerima kartu BPNT mandeg alias belum bisa dicairkan. "Mandegnya kartu BPNT ini, pihak desa dan BNI tak bisa berbuat banyak. Ini patut diduga belum ada sinkronisasi data antara Disdukcapil dan Kemensos. Desa hanya memfasilitasi saja," kata Kusnadi. Menurut Kusnadi, pembagian kartu BPNT bagi Keluarga Penerima Manfaat (PKM) berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait dengan PPKM darurat. "Sebanyak 540 kartu BPNT yang dibagikan ini merupakan tambahan yang sebelumnya telah dibagikan sebanyak 600 kartu. Layak atau tidaknya warga menerima kartu BPNT dan ada kartu BPNT belum bisa dicairkan bukan urusan desa. Desa hanya memfasilitasi dan semua data dari Kemensos," ungkap Kusnadi. Dikatakan Kusnadi, kartu BPNT ini yang bekerjasama dengan BNI bisa dicairkan sebulan sekali di e-waroeng yang telah ditunjuk untuk mendapatkan bantuan pangan. "Sekali lagi, jika ada warga yang telah menerima kartu BPNT belum dicairkan itu bukan urusan desa. Termasuk layak tidaknya warga menerima kartu BPNT bukan data dari desa, tapi itu dari dari Kemensos. Desa hanya memfasilitasi," pungkas Kusnadi.
