CINUNUK. KIM Desa Cinunuk. Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Riki Ganesa S. Hut mengajak, jelang Pilkades di Desa Cinunuk dan Desa Cibiruhilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung untuk tetap menjaga silaturakhmi dan kekeluargaan. "Saya menghimbau dan mengajak kepada warga Desa Cinunuk dan Desa Cibiruhilir jelang Pilkades agar tetap menjaga "duduluran" dan siturakhmi," kata Riki ketika dimintai komentarnya Selasa (5-5-2021) jalang Pilkades di kedua desa tersebut. Menurut wakil rakyat dari Fraksi Golkar Komisi A ini, meski tidak tahu persis sampai sejauhmana persiapan, proses dan tahapannya jelang Pilkades di kedua desa oleh pihak terkait terutama BPD, pihaknya sangat berharap jelang, hari H dan pascapilkades berjalan sukses, aman dan kondusif. "Saya percaya BPD telah menggodok Raperdes Pilkades untuk segera disyahkan yang merupakan payung hukumnya. Yang lebih berat mengimplementasikannya dilapangan. Bagaimana membentuk panitia yang benar-benar independen dan kredibel serta bagaimana agar tahapan Pilkades sesuai aturan dan perundang undangan berlaku yang mengacu juga pada Perdes,"harap Riki. Diungkapkan wakil rakyat dari dapil 3 meliputi Kecamatan Cileunyi, Bojongsoang, Cilengkrang dan Kecamatan Cimenyan ini, pihaknya mengapresiasi jika jelang Pilkades di kedua desa, terutama Desa Cinunuk banyak bermunculan nama balon yang konon katanya siap nyalon kades. "Banyaknya tokoh yang siap nyalon kades baguslah. Ini menandakan jika mereka siap "babakti" untuk desanya dan selaku warga negara Indonesia ada hak untuk dipilih dan memilih. Dikatakan Riki, Pilkades di dua di Kecamatan Cileunyi ini berbeda. Jika Pilkades di Desa Cinunuk digelar melalui Pilkades Pergantian Antarwaktu (PAW) pascameninggalnys Kades Cinunuk, H. Sesep Ruhiat, namun Pilkades Cibiruhilir digelar melalui Pilkades serentak yang dijadwalkan 14 Juli mendatang bersama 48 desa di Kab. Bandung karena Kades Cibiruhilir habis masa jabatannya tanggal 15 Mei mendatang. Dari pemantauan, dua dari 6 desa di Kecamatan Cileunyi ini kini siap-siap menggelar pilkades untuk "memperebutkan" kursi kades. Pemangku kebijakan terkait gelaran Pilkades tersebut, terutama BPD, Pemdes dan kecamatan telah melakukan proses dan tahapan. Namun hingga saat ini, meski raperdes/perdes telah digodok dan dibahas, namun masih belum disyahkan atau diundangkan. (KIM)